Jokowi Perintahkan Kasus Penistaan Agama Ahok Diproses
Selain diproses tuntas, Jokowi menjamin tidak akan mengintervensi.
Ketua Majelis Ulama lndonesia, KH Ma'ruf Amin, meminta agar proses hukum terkait dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok terkait Al Maidah ayat 51, tetap dilakukan.
Hal tersebut diungkapkan Ma'ruf, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 1 November 2016. Pertemuan itu juga dihadiri oleh sejumlah petinggi dari organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
"Kami semua sepakat bahwa supaya ini diproses secara terhormat, proporsional melalui proses hukum," kata Ma'ruf di Istana.
Desakan agar proses hukum dilanjutkan, karena isu itu sudah berkembang tak menentu dan sudah tidak lagi proporsional dan diluar konteks. Isu tersebut, juga sudah sangat mengganggu.
Hal tersebut diungkapkan Ma'ruf, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 1 November 2016. Pertemuan itu juga dihadiri oleh sejumlah petinggi dari organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
"Kami semua sepakat bahwa supaya ini diproses secara terhormat, proporsional melalui proses hukum," kata Ma'ruf di Istana.
Desakan agar proses hukum dilanjutkan, karena isu itu sudah berkembang tak menentu dan sudah tidak lagi proporsional dan diluar konteks. Isu tersebut, juga sudah sangat mengganggu.
Menurut Ma'ruf, Presiden Jokowi sudah memerintahkan, agar dugaan penistaan agama itu diusut tuntas.
"Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah ini," ujar Ma'ruf.
Secara terpisah, Menteri koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto juga membenarkan bahwa proses hukum terkait dugaan penistaan agama itu masih berjalan. Menurut Wiranto, dia sudah mendapat laporan dari Kapolri, Jenderal Tito Karnavian.
"Saat ini, sudah dipanggil para saksi untuk memberikan kesaksian. Semuanya tentu, jadi bahan pertimbangan bagi aparat untuk menilai, menakar memberikan suatu kepastian hukum terhadap apa yang dilakukan gubernur (Ahok)," kata Wiranto. (asp)
Kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuai spekulasi bahwa selama ini Ahok dilindungi oleh Presiden, terutama terkait kasus dugaan penistaan agama.
Namun dalam pertemuan Jokowi dengan para ulama yang diwakili MUI, Muhammadiyah dan NU, Presiden Jokowi menegaskan tak akan melindungi Ahok terkait kasus yang sedang bergulir. Bahkan Jokowi siap turun jika kasus itu tak tuntas.
"Sebagai Presiden saya tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum, kalau tidak berjalan dengan baik baru saya turun tangan. Saya tidak melindungi Ahok, saya bertemu dengan Ahok dalam kaitan Sebagai Presiden dan gubernur saja," ucap ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar mengutip ucapan Presiden usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11/2016). Dahnil mewakili Muhammadiyah.
Dahnil mengatakan suasana pertemuan siang tadi layaknya pertemuan resmi, Presiden menyampaikan soal tujuannnya mengundang para tokoh agama. Kemudian, beberapa tokoh menyampaikan pandangannya.
"Singkatnya, semua tokoh agama menyampaikan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan adil dan berkeadilan. Bahkan Pak Haedar (Ketua Umum Muhammadiyah) menyampaikan, sengketa publik bisa memperoleh titik moderat bila jalur hukum dilakukan dengan adil, dan kami fokus pada bagian itu," ujarnya.
Tak sampai situ, menurut Dahnil, Haedar menyampaikan pesan agar Presiden menularkan keteladanan atau mengingatkan para kepala daerah seluruh Indonesia agar tidak asal ucap, dan tidak ceroboh dalam menggunakan kata-kata.
Dalam pertemuan itu, Dahnil juga ikut bersuara dan menyampaikan dua hal. Pertama meminta penjelasan Presiden soal mengapa yang diundang MUI, Muhammadiyah dan NU, bukan ormas yang akan berdemo.
"Kedua, Pak Presiden, publik kecewa, agaknya penting Pak Presiden menyatakan dengan tegas dan terang bahwa kita akan tindak secara hukum bila Ahok betul menistakan keberagaman dan Islam," ucap Dahnil kepada Jokowi.
'Setelah pernyataan saya tersebut Pak Presiden menyampaikan: 'Penting hari ini kita membangun kultur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang kuat untuk menjawab masalah kesenjangan antar wilayah. Nah salah satunya ya melalui revolusi mental itu," imbuhnya.
"Hari ini kita terlalu banyak memproduksi Undangan-undang dan mohon maaf orientasinya proyek. Dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum, padahal nilai etika di atas hukum maka revolusi mental penting. Demikian ya, Terimakasih."
Akhirnya kata Dahnil, pertemuan ditutup Presiden Joko Widodo dengan diakhiri sesi foto, dan dia senang menyampaikan hal itu langsung kepada Presiden.
"Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah ini," ujar Ma'ruf.
Secara terpisah, Menteri koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto juga membenarkan bahwa proses hukum terkait dugaan penistaan agama itu masih berjalan. Menurut Wiranto, dia sudah mendapat laporan dari Kapolri, Jenderal Tito Karnavian.
"Saat ini, sudah dipanggil para saksi untuk memberikan kesaksian. Semuanya tentu, jadi bahan pertimbangan bagi aparat untuk menilai, menakar memberikan suatu kepastian hukum terhadap apa yang dilakukan gubernur (Ahok)," kata Wiranto. (asp)
Jokowi Tegaskan Tak Lindungi Ahok, Siap Turun Tangan Jika Kasusnya Tak Tuntas
Kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuai spekulasi bahwa selama ini Ahok dilindungi oleh Presiden, terutama terkait kasus dugaan penistaan agama.
Namun dalam pertemuan Jokowi dengan para ulama yang diwakili MUI, Muhammadiyah dan NU, Presiden Jokowi menegaskan tak akan melindungi Ahok terkait kasus yang sedang bergulir. Bahkan Jokowi siap turun jika kasus itu tak tuntas.
"Sebagai Presiden saya tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum, kalau tidak berjalan dengan baik baru saya turun tangan. Saya tidak melindungi Ahok, saya bertemu dengan Ahok dalam kaitan Sebagai Presiden dan gubernur saja," ucap ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar mengutip ucapan Presiden usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11/2016). Dahnil mewakili Muhammadiyah.
Dahnil mengatakan suasana pertemuan siang tadi layaknya pertemuan resmi, Presiden menyampaikan soal tujuannnya mengundang para tokoh agama. Kemudian, beberapa tokoh menyampaikan pandangannya.
"Singkatnya, semua tokoh agama menyampaikan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan adil dan berkeadilan. Bahkan Pak Haedar (Ketua Umum Muhammadiyah) menyampaikan, sengketa publik bisa memperoleh titik moderat bila jalur hukum dilakukan dengan adil, dan kami fokus pada bagian itu," ujarnya.
Tak sampai situ, menurut Dahnil, Haedar menyampaikan pesan agar Presiden menularkan keteladanan atau mengingatkan para kepala daerah seluruh Indonesia agar tidak asal ucap, dan tidak ceroboh dalam menggunakan kata-kata.
Dalam pertemuan itu, Dahnil juga ikut bersuara dan menyampaikan dua hal. Pertama meminta penjelasan Presiden soal mengapa yang diundang MUI, Muhammadiyah dan NU, bukan ormas yang akan berdemo.
"Kedua, Pak Presiden, publik kecewa, agaknya penting Pak Presiden menyatakan dengan tegas dan terang bahwa kita akan tindak secara hukum bila Ahok betul menistakan keberagaman dan Islam," ucap Dahnil kepada Jokowi.
'Setelah pernyataan saya tersebut Pak Presiden menyampaikan: 'Penting hari ini kita membangun kultur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang kuat untuk menjawab masalah kesenjangan antar wilayah. Nah salah satunya ya melalui revolusi mental itu," imbuhnya.
"Hari ini kita terlalu banyak memproduksi Undangan-undang dan mohon maaf orientasinya proyek. Dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum, padahal nilai etika di atas hukum maka revolusi mental penting. Demikian ya, Terimakasih."
Akhirnya kata Dahnil, pertemuan ditutup Presiden Joko Widodo dengan diakhiri sesi foto, dan dia senang menyampaikan hal itu langsung kepada Presiden.
No comments:
Post a Comment