Monday, October 31, 2016

Demi Lindungi Ahok, Pemerintah Rela Lawan Hukum & Pertaruhkan Stabilitas Bangsa

Eks relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam menegakan hukum atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Pemerintah memilih melawan tuntutan penegakan hukum hanya untuk melindungi satu orang bernama Ahok. Pemerintah memilih mempertaruhkan kondusifitas dan keamanan serta kestabilan bangsa demi melindungi sang terlapor peninstaan agama bernama Ahok," kata Ferdinand pada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (30/10/2016).





Menurutnya, Ahok yang selalu mendefinisikan diri dengan konstitusi dan Pancasila sesungguhnya tidak paham tentang Pancasila dan Konstitusi.

"Siapapun pejabat negara tidak boleh arogan atas nama aturan dan jabatan menjadi semena-mena dan bisa bicara apapun serta boleh menistakan ajaran agama. Ini kekeliruan berpikir Ahok sehingga dia merasa lebih tinggi dari negara dan negara harus kalah kepadanya. Sungguh ini pelecehan terhadap Indonesia yang besar," tandasnya.

Untuk itu, ia meminta penegak hukum harus menindak segera laporan dari masyarakat mengenai dugaan penistaan yang dilakukan oleh Ahok.

"Kita minta dan memohon kepada TNI POLRI agar bersikap mengutamakan keselamatan bangsa dan negara diatas keselamatan seorang Ahok. Secara fisik, Ahok harus dilindungi dan dijaga karena itu hak konstitusi mendapatkan rasa aman. Namun secara hukum, Ahok tidak boleh dilindungi atas perilakunya yang diduga menistakan ajaran agama Islam," tegasnya.

"Hukum harus ditegakkan setara terhadap semua orang. Yurisprudensi atas kasus yang sama sudah banyak. MUI sebagai wadah berhimpunnya Ulama sudah tegas menyatakan bahwa Ahok menistakan ajaran agama Islam. Jika pendapat ulama tidak didengar lagi, pendapat siapa lagi yang dijadikan rujukan oleh kepolisian?," pungkasnya. (ts)

Felix Siauw: Menjadi Kewajiban Saya Untuk Hadir Aksi 4 November, Ini Bukan Soal Pilkada, Ini Tentang Agama

 Ustadz Felix Siauw:

1. Aksi Damai Mengawal Fatwa MUI | Ini bukan soalan suku, ras dan antargolongan..

2. Sebab kecintaan kepada Allah menyatukan suku, ras dan antargolongan, menjadi umat yang satu, yaitu Muslim.

3. Ini bukan tentang Pilkada, sebab hati-hati yang terpanggil bukan hanya dari Jakarta, tapi dari segenap Nusantara.

4. Ini bukan urusan uang, sebab yang akan meramaikan tak meminta barang balasan harta sedikitpun...





5. Bahkan pengorbanan harta untuk membela kitab yang paling dicintainya.

6. Ini soalan Aqidah yang terusik,
Al-Qur'an yang dinistakan, Allah dan Rasul-Nya yang dilawan, dan para Ulama yang dilecehkan, ini Agama.

7. Ini tentang melawan kesombongan dan kedzaliman, tingkah pongah penguasa yang membela kepentingan para kapitalis, yang tak ada nurani.

8. Ini urusan Amar Makruf dan Nahi Munkar, menyampaikan kewajiban pada ummat, yaitu dipimpin seorang Muslim yang menerap syariat Islam.

9. Maka insyaAllah, menjadi kewajiban bagi saya untuk hadir di aksi esok, 4 November 2016.

10. Dukungan kepada Ulama kami di MUI untuk segera menegakkan hukum pada penista Al-Qur'an.

11. Semoga jadi amal salih bagi kita, saksi bahwa kita tak rela Al-Qur'an dan ulama dihinakan. Keluar dampingi ulama, kawal hingga usai...

12. Dan ini menjadi langkah serius kita pada pihak berwenang agar tak berlambat-lambat dan lalai dalam perkara berat dan besar dalam agama.

(dari twitter @felixsiauw, Senin 31-10-2016)

ANTON MEDAN AKAN KERAHKAN RATUSAN RIBU ANAK BUAHNYA UNTUK MEMUKUL MUNDUR MASSA ANARKIS


Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan mempersilakan puluhan ormas Islam berunjuk rasa mendesak Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dugaan penistaan agama oleh calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dengan catatan aksi berlangsung damai dan tidak membawa isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

"Saya dukung (aksi 4 november). Itu hak rakyat tapi saya minta jangan ada kekerasan, jangan ada SARA, jangan ada caci maki, dan tidak ada yang merusak," ujar Anton di Mapolda Metro Jaya, Senin (31/10/2016).

Jika pendemo liar dan membuat onar, Anton mengancam akan mengerahkan ratusan ribu anak buahnya untuk memukul mundur massa akis. "Saya akan melakukan hukum rimba kalau Polisi dan TNI tidak bisa mengamankan," kata Anton.

Mantan preman itu, bahkan sesumbar aksi 4 november mendatang akan mereda jika dia dan anak buahnya turun tangan.

Dalam kesempatan itu, Anton juga meminta petinggi Fornt Pembela Islam (FPI) untuk bisa menenangkan massa. "Saya katakan, sohib saya Munarman, Habib Rizieq, saya yang jamin Anda keluar. Mau sombong apa. Saya tidak benci," ungkap Anton. 

Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !

Dirombak Ulang, Nama Nusron Tak Muncul di Jajaran Pengurus PBNU.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan (SK) baru tentang reposisi beberapa pengurus PBNU. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah tidak adanya nama mantan ketua umum GP Ansor Nusron Wahid yang sebelumnya berposisi sebagai salah satu ketua.

Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj menjelaskan, Nusron tidak masuk dalam jajaran pengurus harian karena posisinya sebagai ketua pemenangan pemilu Golkar, bukan karena sebab lain. Reposisi Nusron, sama sekali tidak ada kaitannya dengan komentarnya dalam diskusi di Indonesia Lawyers Club (ILC) yang menuai kontroversi. 




"Sebenarnya, Mas Nusron mengundurkan diri dan itu sebelum terjadi diskusi di ILC, yaitu setelah dia menjadi salah satu ketua Golkar. Dan dia secara legowo, tidak ikut di kepengurusan PBNU,” katanya dilansir dari NU Online, Senin (31/10).


Selanjutnya, posisi yang ditinggalkan Nusron diisi oleh Umarsyah yang sebelumnya sebagai salah satu wakil bendahara. Posisi wakil bendaharan yang ditinggalkan Umarsyah lalu diisi oleh Harvick Hasnul Qolbi yang sebelumnya adalah Ketua Lembaga Perekonomian NU.

Posisi Lembaga Perekonomian NU, diisi oleh H Abidin yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu wakil bendahara. Ia harus berpindah posisi karena menjadi ketua Gerindra Kalimantan Selatan. "Juri Ardiantoro, sebelumnya ketua Lembaga Ta’lief wan Nasr (LTNNU) (Badan Komunikasi dan Informasi PBNU). Karena dia menjadi ketua KPU, sedangkan KPU itu lembaga tinggi negara, maka kita tak masukkan ke jajaran ketua. Kita hormati posisi dia sebagai ketua KPU Pusat,” kata Said Aqil.[republika]

Tak Terima Elektabilitas Ahok Nyungsep, Timses Ahok Laporkan Hasil Survey Kedai Kopi

Tim Ahok-Djarot dalam Sekretariat Bersama Rakyat (Sekber) mengadukan lembaga KedaiKOPI karena dianggap memanipulasi data survei yang dirilis pada Minggu (30/10) kemarin. Apa respons KedaiKopi soal aduan ini?

“Kami ke lapangan (kumpulkan data), kalau nggak percaya ke kantor saja kami punya dokumennya,” ucap Direktur Eksekutif KedaiKopi Sri Aryani saat dikonfirmasi, Senin (31/10/2016).




Data survei yang dirilis itu diambil pada 19-24 Oktober dari 694 responden yang memiliki hak pilih di 78 kelurahan di 6 kabupaten/kota. Metode survei yang digunakan wawancara dengan teknik sampling, multistage random sampling. Margin eror kurang lebih 4 persen dan tingkat kepercayaan 96 persen.

“Kami juga tidak mengotak-atik (data). Kami bersedia kalau diminta presentasi lagi di KPU atau temen-teman lain,” ujarnya.

Soal laporan bahwa KedaiKOPI tak terdaftar sebagai lembaga survei di KPU, Sri menuturkan bahwa pendaftaran lembaga survei itu saat ini masih terbuka. Lembaga KedaiKOPI sedang mempersiapkan pendaftaran dimaksud.

“Kami masih mau daftar karena baru buka Oktober dan ditutup Januari 2017,” kata Sri.

Sebelumnya, lembaga KedaiKOPI diadukan oleh Sekretariat Bersama Rakyat (Sekber) yang merupakan relawan Ahok-Djarot ke KPU DKI. Mereka menyebut KedaiKOPI memanipulasi data dan tidak menurunkan surveyor ke lapangan.

Dalam survei KedaiKOPI itu, elektabilitas Ahok-Djarot 27,5 persen atau berkurang 6,5 persen dari survei sebelumnya yang mencapai 34 persen. Pasangan Anies-Sandi 23,9 persen dan Agus-Sylvi mencapai 21 persen. [cjc]

Habib Rizieq : Besok yang Datang adalah Rakyat Indonesia, Bukan Teroris !

 Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq memastikan bahwa aksi yang akan digelar pada hari Jumat, 4 November mendatang, adalah aksi damai untuk menegakkan kedaulatan hukum di Indonesia.

"Tidak boleh kedaulatan hukum ini dilanggar, dan pelanggarnya dilindungi. Yang melindungi lembaga tinggi negara. Bisa rusak konstitusi negara kita," ujar Habib Rizieq saat menerima kunjungan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Rachmawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta, Senin petang (31/10). 




Rachma hadir untuk bersilaturahmi dan bertukar pikiran dengan Habib Rizieq terkait sejumlah persoalan mutakhir yang terjadi belakangan ini di Indonesia.

Habib Rizieq mengatakan bahwa kini ada upaya dari pihak tertentu yang secara sistematis memelintir aksi 4 November menjadi aksi SARA dan sektarian.

Habib Rizieq juga mengapresiasi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengatakan anggota TNI tidak boleh menembak rakyat.

Dia juga mengatakan sudah berkomunikasi dengan Kapolda Jakarta dan Pangdam Jaya.

"Saya katakan bahwa besok yang datang adalah rakyat Indonesia. Mereka bukan teroris, mereka bukan perusuh, mereka bukan penjahat dan mereka bukan musuh negara dari luar negeri," demikian Habib Rizieq.[rmol

Stadion Tempat Pertandingan Sepakbola Antara Saudi VS UEA Terancam Dibom


https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/87/cb/94/87cb94f9ffc76352cab2c16f3c8e7028.jpg

ARAB SAUDI—Pemerintah Saudi dilaporkan telah berhasil menggagalkan rencana untuk membom sebuah stadion sepak bola pada Ahad (30/10/2016). Ancaman ini muncul selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Diduga ancaman ini datang dari dua anggota “teroris” yang terkait dengan kelompok pemberontak, Arabnews melaporkan.

Kementerian dalam negeri Saudi mengatakan bahwa empat tersangka terkait ancaman ini telah ditangkap petugas.

Kelompok ini telah merencanakan untuk memarkir kendaraan bermuatan bom di luar stadion Al Jawhara di Jeddah.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiInMhHaDmnzy_B4pEkEYj0VWsfm4kM89_YI5YAm5u1VQlotYsYTI7jqdbn8fhdT24QmiJjxxAFRkB30d6jXpVs1gEBNjvP80AghOjFF4SMffBwXuLTJmfO2e65bBZMsnTHEIpABnPVCFYo/s1600/KASC-JEDDAH.jpg

Anggotanya adalah dua warga Pakistan, Suriah, dan Sudan, kata kementerian itu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut dari plot atau penangkapan.

Diduga anggota kelompok ini berbasis di Shaqra, barat laut dari Riyadh. Enam orang Saudi lainnya ditahan dan diinterogasi atas tuduhan keterlibatan dalam ancaman ini. 

Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !