Negara dan pemerintah Indonesia dianggap sudah keblinger dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Cita-cita itu dianggap sudah lari dari Nawacita Presiden Jokowi, lantaran untuk urusan alat pengolahan lahan berupa cangkul pun masih harus mengimpor dari Cina.
Direktur Eksekutif Lembaga Agro Energi Indonesia (AEI) Jainal Pangaribuan mengatakan, kebijakan pemerintah, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang mengeluarkan kebijakan mengimpor cangkul dari Negeri Tirai Bambu dianggap sudah kelewat batas.
"Bagaimana kita akan bicara mengelola swasembada pangan, swasembada beras dan kedulatan pangan sedangkan cangkul saja diimpor dari Cina. Ini gila. Pengambil kebijakan di sektor pengadaan kebutuhan pengolahan lahan hari ini sudah keblinger. Cangkul saja di kampung saya bisa bejibun kita buat. Kok malah impor cangkul. Aneh bin ajaib nih,” tutur Jainal Pangaribuan, di Jakarta, Senin (31/10).
Dia menjelaskan, Presiden Jokowi harus mengontrol dengan ketat semua perusahaan plat merah yang kini seperti tidak punya konsep yang mengedepankan kerakyatan Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan.
Bagi Jainal, visi misi Jokowi untuk sektor pangan kian jauh dari ide awal, sebab dalam implementasi kebijakannya sangat sarat dengan kepentingan segelintir orang yang hendak meraup keuntungan pribadi.
"Darimana ceritanya kok cangkul saja harus diimpor? Yang hendak melakukan impor pun perusahaan BUMN. Gila sekali. Cangkul itu alat yang sangat jamak di masyarakat Indonesia, dan bisa dibuat oleh hampir semua orang di Indonesia. Mau dibawa kemana pertanian dan urusan pangan Indonesia jika cangkul pun harus diimpor?” tutur Jainal.
Dia meminta agar pemerintah, terutama aparat penegak hukum turun tangan menelusuri dan membongkar adanya dugaan permainan para cukong dalam pengadaan berupa impor cangkul ini.
"Pasti ada apa-apanya itu. Permainan pengadaan dan juga tipu-tipi. Aparat penegak hukum harus turun segera, sebelum kian jauh dipermain-mainkan oleh proyek-proyek begini. Pak Jokowi tolong yang bener dong urus negara ini,” pungkasnya.
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) mengimpor alat pertanian berupa cangkul dari Cina. Impor yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini sudah dapat izin dari pemerintah. Ini yang diberikan kepada PPI ini mulai Juni hingga Desember 2016.
"Kebutuhan cangkul nasional rata-rata sebesar 10 juta unit per tahun dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri,” kata keterangan tertulis Kemenperin, Senin (31/10).
Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dilakukan importasi yang jumlahnya 86.000 unit. Menurut pemerintah, jumlah ini sangat kecil.
"Hal ini menunjukkan bahwa jumlah importasi yang dilakukan sangat kecil atau tidak signifikan dibandingkan kebutuhan nasional,” katanya.
Izin impor cangkul yang khusus dilakukan BUMN ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya. [rmol]
No comments:
Post a Comment