Aksi unjuk rasa besar-besaran mengecam Basuki Tjaha Purnama terkait dengan dugaan penistaan agama, direncanakan digelar 4 November
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, demo merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan dijamin secara demokratis.
Namun, aksi masa itu harus dilakukan secara tertib, damai, dan bermartabat sesaui dengan hukum yang berlaku.
Pihak kepolisian tidak perlu berlebihan dalam menghadapi para pendemo agar suasa tetap normal dan wajar.
Selain itu, dalam pengamanan, polisi tidak perlu melibatkan satuan ormas.
“Agar tidak terjadi gesekan di antara kedua belah pihak,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin (30/10).
Menurut dia, demo itu dilakukan berkaitan dengan kasus yang dianggap pelecehan dan penistaan agama.
Jadi, papar tokoh yang tinggal di Jogjakarta itu, kepolisian dan instistusi penegak hukum lainnya harus bertindak objektif.
Yaitu, dengan menegakkan hukum secara adil dan tidak pandang bulu.
Dia pun meminta pemerintah agar tetap netral dan menjadi wasit yang baik dalam menghadapi gesekan atau dinamika politik pilkada.
Jangan sampai pemerintah menjadi pemain. “Termasuk di DKI Jakarta,” ucapnya.
Jika pemerintah bersikat netral, maka pilkada akan berjalan jurdil dan tidak akan diwarnai suasana yang panas.
Haedar juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan menjaga situasi kehidupan berbangsa dengan cerdas, dewasa dan berkeadaban mulia.
Para tokoh bangsa dan pejabat negara hendaknya mengedepankan jiwa kenegarawanan dan keteladanan, sehingga dapat menjadi panduan moral bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak sesuai nilai-nilai utama.
Dia menambahkan, dalam demo yang akan dilaksanakan pada 4 November nanti, tidak boleh ada massa yang membawa atribut Muhammadiyah.
Sebab, mereka yang datang adalah warga negara. “Muhammadiyah tidak terlibat dalam demo,” tegas dia. (idr/jun/lum/sam/jpnn)
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, demo merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan dijamin secara demokratis.
Namun, aksi masa itu harus dilakukan secara tertib, damai, dan bermartabat sesaui dengan hukum yang berlaku.
Pihak kepolisian tidak perlu berlebihan dalam menghadapi para pendemo agar suasa tetap normal dan wajar.
Selain itu, dalam pengamanan, polisi tidak perlu melibatkan satuan ormas.
“Agar tidak terjadi gesekan di antara kedua belah pihak,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin (30/10).
Menurut dia, demo itu dilakukan berkaitan dengan kasus yang dianggap pelecehan dan penistaan agama.
Jadi, papar tokoh yang tinggal di Jogjakarta itu, kepolisian dan instistusi penegak hukum lainnya harus bertindak objektif.
Yaitu, dengan menegakkan hukum secara adil dan tidak pandang bulu.
Dia pun meminta pemerintah agar tetap netral dan menjadi wasit yang baik dalam menghadapi gesekan atau dinamika politik pilkada.
Jangan sampai pemerintah menjadi pemain. “Termasuk di DKI Jakarta,” ucapnya.
Jika pemerintah bersikat netral, maka pilkada akan berjalan jurdil dan tidak akan diwarnai suasana yang panas.
Haedar juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan menjaga situasi kehidupan berbangsa dengan cerdas, dewasa dan berkeadaban mulia.
Para tokoh bangsa dan pejabat negara hendaknya mengedepankan jiwa kenegarawanan dan keteladanan, sehingga dapat menjadi panduan moral bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak sesuai nilai-nilai utama.
Dia menambahkan, dalam demo yang akan dilaksanakan pada 4 November nanti, tidak boleh ada massa yang membawa atribut Muhammadiyah.
Sebab, mereka yang datang adalah warga negara. “Muhammadiyah tidak terlibat dalam demo,” tegas dia. (idr/jun/lum/sam/jpnn)
No comments:
Post a Comment