JAKARTA–Fenomena politik di DKI Jakarta sarat dengan pola transaksional. Dukungan PPP kubu Djan Farid terhadap petahana Ahok menunjukkan mekanisme industri poitik yang terjadi, dimana PPP sudah dibeli Djan Farid.
“Sejak partai ini mendeklarasikan untuk mendukung Ahok, maka secara substansi PPP sebagai partai Islam dan pemersatu umat patut dipertanyakan,” kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubeidillah Badrun kepada Islampos usai Diskusi Publik “Jakarta Untuk Perubahan”, di Jakarta Selatan, Jumat (21/10).
Ubeidillah menangkap, tidak ada sikap politik yang menunjukkan karekter dari PPP sebagai partai yang berbasis Islam dan pemersatu bangsa. Yang terjadi, ketika para ulama, pimpinan ormas Islam dan umat Islam menolak pemimpin kafir (Ahok), PPP kubu Djan Farid justru memicu perpecahan umat dan bangsa.
“Motivasi paling dominan dukungan PPP ke Ahok, tak lebih karena mengedepankan motivasi pragmatis. Dalih kontrak politik untuk kepentingan umat Islam di masa mendatang, sangat bertolak belakang dengan realitas yang sebenarnya. Seideal apapun, kontrak politik terbukti banyak yang dilanggar,” tegas Ubeidillah.
Dikatakan Ubeidillah, kontrak politik kedua pihak (PPP dan Petahana) adalah perilaku politik yang dipertontokan, bukan realitas sebenarnya. Kontrak politik itu bisa sekedar drama politik, bukan yang sebenarnya.
“Dalih untuk kepentingan umat Islam, saya kira alasan PPP dukung Ahok patut dipertanyakan konsistensinya, dalam hal ini pembelaannya pada umat. Sebagai partai Islam, karakteristik keislaman PPP lagi-lagi patut dipertanyakan,” tandas mantan guru SMA Labschool Jakarta ini.
No comments:
Post a Comment